Breaking News

KUASA HUKUM PEMERINTAH: KAMI TIDAK MELARANG DAKWAH HTI

KUASA HUKUM PEMERINTAH: KAMI TIDAK MELARANG DAKWAH HTI

Ada yang menarik dari pernyataan KH Rahmat S. Labib saat sesi tanya jawab dengan para ulama dan asatidz paska sidang PTUN Kamis, 19 April 2018. Saat itu ada satu pertanyaan kepada beliau tentang apa yang dilakukan oleh HTI andai gugatannya tidak dikabulkan oleh hakim PTUN yang artinya status BHP HTI tetap dicabut.

Menjawab pertanyaan tersebut KH Rahmat S. Labib sedikit menguraikan kronologi kasus tersebut dari awal hingga proses persidangan di PTUN terakhir. Pada intinya sejak awal keluarnya Perppu Ormas no. 2 tahun 2017 yang menjadi latar keputusan dicabutnya BHP HTI hingga saat keluarnya keputusan Kemenkumham untuk mencabut status BHP HTI  tersebut, pihak pemerintah tidak pernah menyebutkan alasan apa yang menyebabkan pencabutan. Tidak pernah tersebutkan bahkan pada surat keputusan pun tidak tertulis alasan atau kesalahan HTI. Barulah pada bulan Desember 2017, sekitar 5 bulan setelah pencabutan pemerintah baru merilis alasan-alasan pencabutan BHP HTI. Ini jelas fakta yang tidak rasional dan justru berlawanan dengan isi Perppu ormas yang kini telah menjadi UU Ormas. Sekaligus menunjukkan bahwa pencabutan itu lebih karena alasan politis.

Begitu pula selama sidang PTUN, seluruh saksi ahli yang dihadirkan pemerintah tidak mampu menunjukkan secara gamblang dan pasti apa kesalahan HTI hingga statusnya sebagai BHP dicabut. Namun jika dikerucutkan dari keterangan para saksi pemerintah tersebut terlihat bahwa alasan pencabutan BHP karena HTI mendakwahkan Khilafah yang dituduh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta mengancam keutuhan NKRI.

Nah, jika benar demikian justru hal tersebut memperlihatkan inkonsistensi pemerintah sendiri. Karena pada salah satu tahap persidangan PTUN kuasa hukum pemerintah sempat melontarlan pernyataan bahwa pemerintah hanya mencabut status BHP milik HTI dan tidak melarang dakwah HTI. Aneh, padahal dakwah HTI adalah menerapkan syariat Islam dalam bingkai Khilafah dan ini yang sebenarnya menjadi dasar BHP-nya dicabut. Pemerintah jelas inkonsisten.

Sehingga pada prinsipnya, menurut KH Rohmat S Labib menang atau kalah di PTUN tidak akan menyurutkan dakwah HTI. HTI tidak membutuhkan legalitas dari manusia karena dakwah HTI adalah menyampaikan ajaran Islam yaitu syariah dan khilafah yang diwajibkan Alloh dan Rasul-Nya, itu artinya legal di hadapan Alloh dan pasti dimenangkan Alloh. Cukup.

Tidak ada komentar