Breaking News

Koalisi ADVOKAT Bela Islam : HTI BUKAN ORMAS TERLARANG



Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.
Koalisi 1000 Advokat Bela Islam


Pada Rabu (09/05/2018) Mata Najwa membuat acara talkshow dengan tema  "Melarang Organisasi Terlarang" yang dihadiri berbagai nara sumber, termasuk juga menghadirkan kuasa hukum dan jubir HTI. Tema yang diambil Mata Najwa mungkin saja digunakan untuk memantik ketertarikan publik untuk menyimak acara, namun secara hukum tema yang diambil menyesatkan.

Jika frasa "melarang organisasi yang terlarang" itu disematkan pada HTI, dan konteks acara memang demikian, maka penyesatan opini oleh Mata Najwa dalam tinjauan hukum dapat kita temukan dalam beberapa aspek.

Pertama, tidak ada satupun produk hukum baik berupa UU yang dikeluarkan parlemen (DPR) atau putusan hukum yang dikeluarkan pengadilan yang menyebut dan memberi predikat Hizbut Tahrir sebagai Organisasi Terlarang.

Menyatakan suatu organisasi terlarang memang bisa dilakukan dengan membuat norma hukum produk politik atau melalui keputusan hukum hasil dari putusan pengadilan.

Dalam konteks melarang organisasi berdasarkan keputusan politik melalui lembaga politik yang menelurkan produk hukum, dapat kita jumpai pada kasus pelarangan Partai Komunis Indonesia. PKI dilarang berdasarkan norma hukum berupa produk perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga politik, yakni Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).

TAP MPRS No. XXV tahun 1966, tegas dalam klausul pasalnya menyebutkan 3 (tiga) hal:

. Pertama, Membubarkan PKI
2. Kedua, Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang
3. Ketiga, Melarang paham atau ajaran yang diusung PKI, yakni marxisme, leninisme, komunisme dan atheisme.
.
Selengkapnya silahkan kunjungi link di bawah ini:


http://www.mercusuarumat.com/2018/05/hti-bukan-organisasi-terlarang-analisis.html

#mercusuarumat
#hti
#hizbuttahrir
#indonesia

Tidak ada komentar