Breaking News

MODUS KRIMINALISASI HTI SEBAGAI ORMAS TERLARANG

MODUS KRIMINALISASI HTI SEBAGAI ORMAS TERLARANG

Oleh Handholah


Bagi rezim, HTI bukan lagi OMDO. HTI telah menjadi entitas yang mampu menghadang dan menghancurkan ambisi dan rencana-rencana jahatnya, termasuk persengkokolannya dengan asing dan aseng.

Betapa tidak?

Sejak dulu, HTI tanpa tedeng aling-aling sudah lantang menentang setiap bentuk kezaliman. Menentang bahaya peraturan dan kebijakan kapitalis, kenaikan BBM dan TDL, privatisasi BUMN, penguasaan SDA (tambang, energi, hutan, dsb) oleh swasta dan asing, dll.

Seruan itu cukup nyata dan keberpihakannya dirasakan oleh rakyat. Tak heran bila kemudian ada orang umum mengatakan "Setelah BHP HTI dicabut, seruan-seruan lantang itu tidak ada lagi. Jadi kangen nih...."

Pukulan HTI yang sangat telak juga bagi rezim saat menyuarakan "Pemimpin Kafir Haram"  dengan masirohnya. Seruan yg sangat lantang dan masif tersebut kemudian menemukan momentumnya shg Petahana Gubernur DKI waktu itu melakukan penistaan agama. Maka lahirlah gerakan 212, dan telaklah kekalahan Petahana pada pilgub.

Menyadari HTI bukan OMDO dan membahayakan kepentingannya, rezim tidak membiarkan HTI.  Rezim ogah mengalami kekalahan lagi, apalagi untuk perhelatan pilpres 2019. Mengingat cara-cara 'ksatria' dan dari celah hukum tidak bisa membubarkan HTI, rezim pun menempuh cara-cara tidak fair.

Maka, dengan penuh kontroversi (hukum) rezim mengeluarkan perppu untuk mencabut BHP HTI. Bahkan, ada tokoh Islam (penggerak 212) yang ditawari fulus 1-2 Miliar untuk ikut melenyapkan HTI. Alasannya, membahayakan kepentingan mereka (baca: asing dan aseng). Wow... Ternyata jadi proyek!

Alhamdulillah, niat jahat itu gagal. Karena tokoh tersebut tidak sudi. Baginya, HTI adalah saudara muslim. Musuhnya adalah liberalisme, syiah, kapitalisme dan kafir harby.

Lalu?

Meskipun BHP HTI sudah dicabut dan HTI tidak lagi melakukan kegiatan dakwah kolosalnya, rezim tetap belum puas. Karena seruan HTI tentang Syariah dan Khilafah malah terus menggema. Bahkan seruan tersebut digemakan oleh orang-orang di luar HTI. Termasuk mereka para pembenci Syariah dan Khilafah. Inilah blessing in disguise, boleh jadi ini cara Allah menggemakan Syariah dan Khilafah!

Tentu saja rezim tidak tinggal diam. Dengan dana dan kekuasaannya, rezim melalui ormas-ormas dan kaki tangannya mengkriminalisasi HTI secara gencar sebagai partai terlarang. Padahal kita tahu bahwa yang dicabut dari HTI hanyalah BHPnya. Tanpa BHP, ormas-ormas di Indonesia secara hukum boleh berdiri dan melakukan kegiatannya. Bahkan ormas-ormas di Indonesia lebih banyak yg tidak melilki BHP. Sah!

Kriminalisasi HTI itu sangat gencar. Lihat saja banyak peringatan (di spanduk) yang melarang kegiatan Tagar 2019GantiPresiden (sekalian untuk memukul lawan politiknya), pengajian UAS, dsb karena (tuduhannya) ditunggangi HTI ormas terlarang!

Terakhir (tapi masih berkelanjutan), kriminalisasi HTI sebagai ormas terlarang adalah modus lama. Sebagaimana Mustofa Nahra berpendapat: "Ternyata isu umat Islam ingin mendirikan negara Islam serta membenturkan dengan pancasila adalah cara PKI sejak dulu!"

Betapa isu itu sungguh molek untuk menutupi buruk muka rezim di berbagai bidang, dan cukup efektif untuk pengalihan perhatian masyarakat hingga perhelatan pilpres digelar. Apalagi janji-janjinya kosong, bohong!

#BukanOrmasTerlarang
#MelawanAntiIslam

Tidak ada komentar