Breaking News

DAPATKAH PENYEBAR KABAR RATNA SARUMPAET 'KORBAN PENGANIAYAAN' DIPROSES SECARA PIDANA ?

*_DAPATKAH PENYEBAR KABAR RATNA SARUMPAET 'KORBAN PENGANIAYAAN' DIPROSES SECARA PIDANA ?_*

*_Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H._*
*Ketua LBH PELITA UMAT*



Sejumlah pihak melaporkan sejumlah nama akibat turut serta mengabarkan kabar tentang adanya penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet. Terlapor dianggap menyebarkan 'kabar bohong/hoax' ihwal Ratna Sarumpaet yang awalnya mengaku 'dianiaya tiga orang yang tidak dikenal' dan kemudian mengakui telah berbohong dan menyatakan bekas luka yang ada di wajahnya adalah akibat 'oplas' (operasi plastik).

Tidak tanggung-tanggung, setidaknya ada 17 orang yang dilaporkan, yaitu: 1. Prabowo Subianto, 2. Ratna Sarumpaet, 3. Fadli Zon, 4. Rachel Maryam, 5. Rizal Ramli, 6. Nanik Deyang, 7. Ferdinand Hutahaean, 8. Arief Puyono, 9. Natalius Pigai, 10. Fahira Idris, 11. Habiburokhman, 12. Hanum Rais, 13. Said Didu, 14. Eggy Sudjana, 15. Captain Firdaus, 16. Dahnil Azar Simanjuntak dan 17. Sandiaga Uno.

Bahkan, khusus Ratna Sarumpaet selain dilaporkan oleh individu yang dimotori Farhan Abas, Ratna juga dilaporkan oleh kalangan media dan para aktivis yang menamakan diri sebagai 'Komite Solidaritas untuk Ratna Sarumpaet dan Demokrasi'.

Ditengah situasi politik yang memanas, laporan polisi ini sarat kepentingan politik baik untuk menggoyang elektabilitas lawan atau membuat bunker dengan melapor terlebih dahulu agar terkategori korban, untuk menghindari potensi dipersoalkan secara hukum. Ditengah carut marutnya penegakan hukum di negeri ini, mengambil manuver lapor polisi ketimbang keduluan dilaporkan adalah pilihan wajar dan masuk akal.

Sedangkan manuver politik untuk menggoyang lawan, terlihat jelas ketika ada sejumlah pihak yang juga menuntut KPU untuk mencoret pasangan calon capres dan cawapres tertentu. Secara hukum, tuntutan mencoret nama capres dan cawapres mustahil terjadi, tetapi manuver ini setidaknya mampu untuk 'menggoyang elektabilitas' lawan politik.

Permintaan mencoret nama pasangan capres cawapres tertentu karena kasus kabar bohong tentu sangat berlebihan, mengingat di lain pihak ada capres yang juga menjabat petahana, melakukan banyak dusta dan kebohongan, nyatanya juga tidak ada tuntutan untuk mencoretnya dari daftar  capres di KPU. Sampai disini publik paham, semua yang dipertontonkan adalah manuver politik menggunakan sarana hukum.

Adapun terkait sejumlah pihak yang menyebar kabar 'Ratna dianiaya' yang kemudian berubah menjadi 'Ratna Oplas' apakah terhadapnya dapat dijerat pidana dan di proses secara hukum ?

KONTEN HOAX PADA KASUS RATNA SARUMPAET

Perlu diketahui, kabar tentang dugaan Ratna Sarumpaet di aniaya, sepanjang berdasarkan sumber yang dapat dipercaya tidak bisa dikategorikan hoax (bohong), apalagi kabar itu berasal langsung dari Ratna Sarumpaet yang mengalami kejadian sendiri, sepanjang tidak ada bukti atau keterangan lain yang membantahnya adalah berita benar.

Kebenaran menjadi dusta, terhitung sejak Ratna Sarumpaet membuat pernyataan terbuka bahwa dirinya berbohong, dan merevisi pengakuan dirinya mengalami luka akibat dianiaya menjadi bekas luka akibat operasi plastik.

Karena itu, sejumlah pihak yang mengabarkan secara langsung maupun melalui jaringan sosial media, sebelum adanya klarifikasi berupa pengakuan dusta dari Ratna Sarumpaet tidak bisa disebut penebar hoax. Ingat, Ratna mengklarifikasi telah berdusta, bukan mengklarifikasi tidak pernah menyatakan dirinya dianiaya.

Klarifikasi ini menunjukan dua hal :

Pertama, kabar yang diterima sejumlah kalangan tentang Ratna dianiaya, adalah benar dari Ratna, bukan hasil rekayasa, karangan, atau apalagi sengaja membuat dusta. Pada tahap ini, Prabowo dll yang mendapat kabar dari Ratna ihwal dianiaya, adalah beritikad baik, tidak ngarang, tidak bohong, tidak merekayasa, jelas sumbernya, dari Ratna Sarumpaet.

Kedua, klarifikasi bohong dari Ratna sesungguhnya telah mengambil alih seluruh praduga adanya pihak yang menyebarkan kabar bohong. Kabar itu tidak bohong, tetapi Ratna-lah yang berbohong.

Namun, jika kabar Ratna 'dianiaya' diedarkan setelah publik mengetahui 'Ratna berdusta' melalui pengakuan Ratna, barulah pengedar kabar ini bisa terkategori pengedar hoax, pengedar berita bohong.

Tempus delikti akan menjadi garis pembatas, apakah seseorang mengabarkan dusta atau meneruskan pengakuan teraniaya.

Sejumlah tokoh yang dilaporkan, kesemuanya sebagian besar telah meminta maaf, dan menyebarkan kabar Ratna dianiaya sebelum adanya klarifikasi dan pengakuan Ratna berdusta. Dalam konteks dimaksud, sesungguhnya para pihak yang menjadi 'terlapor' dalam kasus dimaksud terkategori 'korban kebohongan' bukan pelaku penyebar kebohongan (dikecualikan Ratna Sarumpaet).

Karenanya menjadi aneh, jika korban kebohongan justru dilaporkan sebagai pelaku atau yang turut mengedarkan kebohongan. Penulis kira, sampai disini saja laporan polisi yang dimotori Farhat Abas ini sangat sumir, lemah secara hukum, dan ada kesan 'asal lapor' untuk cari sensasi, atau setidaknya memiliki target politik bukan murni bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

ANALISIS YURIDIS

sebagaimana beredar luas laporan penyelidikan dalam konten PDF yang dikeluarkan kepolisian, potensi pelaku penyebar hoax dapat dijerat pasal :

A. PASAL 1 DAN 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA

(1)  BARANG SIAPA DENGAN MENYIARKAN BERITA ATAU PEMBERITAHUAN BOHONG DENGAN SENGAJA MENERBITKAN KEONARAN DI KALANGAN RAKYAT, DIHUKUM PENJARA SETINGGI- TINGGINYA 10 TAHUN

(2)  BARANG SIAPA MENYIARKAN SUATU BERITA ATAU MENGELUARKAN PEMBERITAHUAN YANG DAPAT MENERBITKAN KEONARAN DI KALANGAN RAKYAT SEDANGKAN IA PATUT DAPAT MENYENGKA BAHWA BERITA/ PEMBERITAHUAN ITU BOHONG, DIHUKUM SETINGGI- TINGGINYA 3 TAHUN.

B. PASAL 28 AYAT (2) JO PASAL 45 (2) UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE

PASAL 28 ayat (2):

"SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN ATAU KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN ATAS SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTAR GOLONGAN (SARA)"

PASAL 45 ayat (2):

"SETIAP ORANG YANG MEMENUHI UNSUR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28 AYAT (1) ATAU (2) DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 TAHUN DAN ATAU DENDA PALING BANYAK 1 MILYAR RUPIAH".

Pada kasus pasal 1 dan 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA, keduanya tidak mampu menjangkau realitas fakta bahwa kabar awal ihwal 'Ratna Dianiaya' adalah kabar benar, sebelum ada klarifikasi dan pernyataan dusta dari Ratna Sarumpaet.

Karena itu, penting untuk menelusuri apakah kabar 'Ratna dianiaya' diedarkan atau disebarluaskan oleh Terlapor sebelum atau setelah pernyataan resmi Ratna Sarumpaet yang mengaku bohong ihwal penganiayaan. Kemungkinannya hanya dua :

Pertama, para terlapor mengedarkan kabar 'Ratna Dianiaya' pasca keterangan dan pengakuan resmi dari Ratna bahwa dirinya melakukan operasi plastik, bukan dianiaya. Dalam hal ini, terlapor memenuhi unsur 'mengedarkan berita bohong' dan penyidik dapat menindaklanjuti untuk membuktikan unsur lainnya.

Kedua, para terlapor mengedarkan kabar 'Ratna Dianiaya' sebelum keterangan dan pengakuan resmi dari Ratna bahwa dirinya melakukan operasi plastik, bukan dianiaya. Dalam hal ini, terlapor tidak memenuhi unsur 'mengedarkan berita bohong' dan penyidik tidak dapat memproses secara hukum.

Adapun untuk ketentuan pasal PASAL 28 AYAT (2) JO PASAL 45 (2) UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE, yang paling penting adalah unsur 'Kebencian dan SARA', tentu selain memperhatikan Tempus delicti yang menjadi pembatas hoax atau bukan hoax.

Pertanyaanya adalah apakah mengedarkan kabar 'Ratna Dianiaya' sebelum atau setelah keterangan dan pengakuan resmi dari Ratna bahwa dirinya melakukan operasi plastik, bukan dianiaya termasuk tindakan menebar kebencian dan SARA? Jika sebelum, tidak mungkin bida ditindak. Jika setelah, barulah memproses dan menganalisis unsur-unsur lainnya.

Kajian lebih lanjut adalah penting untuk memberi tafsir 'apakah mengunggah keprihatinan, menggalang solideritas untuk korban, dan mengecam tindakan pelaku penganiayaan' bisa diklasifikasikan atau terkategori menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA ?

Dari postingan yang beredar, sejauh pengamatan penulis tidak ada satupun tokoh terlapor yang secara spesifik mengecam individu tertentu, suku tertentu, agama tertentu, Ras tertentu atau golongan tertentu, dan menudingnya sebagai pelaku penganiayaan. Karenanya, memproses hukum para terlapor dalam kasus ini adalah tindakan sumir, lemah, dan cenderung dipaksakan.

Solidaritas dan empati, termasuk kecaman pada pihak yang diduga pelaku, termasuk mengkritik peran dan fungsi negara dalam memberikan hak konstitusi warga negara atas jaminan rasa aman bagi rakyat, bukanlah tindakan kebencian dan permusuhan pada individu tertentu yang bernada SARA. Hanya saja, khusus untuk laporan terhadap Ratna Sarumpaet dikecualikan karena Ratna memang secara nyata mengakui kedustaannya.

Kasus ini bertambah sumir, sebab edaran kabar Ratna dianiaya ini telah tersebar luas di berbagai jejaring sosial media, jutaan orang telah mengakses dan mengedarkannya. Pelapor, seharusnya Equal dan bertindak adil, bukan hanya melaporkan pihak pihak tertentu.

KESIMPULAN & REKOMENDASI

1. Pertama, Proses hukum terhadap para terlapor dugaan penebar hoax Ratna Sarumpaet sangat lemah, sumir, dan tidak memenuhi unsur sebagai tindakan menyebarkan kabar bohong, apalagi menyebar kebencian dan permusuhan terhadap individu tertentu berdasarkan SARA. Hanya saja, khusus untuk laporan terhadap Ratna Sarumpaet dikecualikan karena Ratna secara nyata mengakui kedustaannya ;

2. Kedua, proses pelaporan polisi terhadap para terlapor kental nuansa politiknya ketimbang upaya murni sebagai ikhtiar warga negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pelaporan bisa disimpulkan sebagai manuver politik menggunakan sarana hukum untuk merealisir tujuan politik tertentu ;

3. Ketiga, aparat penegak hukum wajib netral, bertindak profesional, berdasarkan asas, proses dan prosedur hukum yang benar, serta imparsial. Dalam situasi politik yang kian memanas, aparat harus dapat menunjukan karakter dan jati diri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Aparat penegak hukum tidak boleh menjadi partisan apalagi simpatisan politik, yang merubah fungsinya dari alat negara menjadi alat kekuasaan;

Tidak ada komentar