Breaking News

KETIKA BERPALING DARI SYARIAH

KETIKA BERPALING DARI SYARIAH


Oleh : Hanjaeli

#Syariah adalah petunjuk dan rahmat dari Allah (lih. QS. Al-An’am: 157)

Petunjuk dan rahmat adalah #Maslahah, yaitu membawa manfaat dan menjauhkan kemudaratan bagi manusia. Maka, terapkanlah syariah!

Janganlah berpaling dari syariah, agar tidak mendapat #mudarat (kehidupan sempit) dan siksa-Nya”. (lih. QS. Thaha: 125-126).

Dengan demikian, #kemaslahatan selalu menyertai #syariah. Sebab syariah adalah #petunjuk dan #rahmat dari Allah SWT.
.
.
.
Berikut ini adalah contoh kasusnya:

Selasa, 4 Desember 2018, kinerja BPJS kesehatan kembali menjadi sorotan Komite III DPD RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Bogor
(http://www.dpd.go.id/berita-867-bpjs-perlukah-dibubarkan).

Rafli (DPD RI Provinsi Aceh) mengatakan, “Setelah ada BPJS Kesehatan justru masyarakat jadi sulit. Saya usul bagaimana jika BPJS Kesehatan kita bubarkan saja?”

Chaidir Djafar (DPD RI Provinsi Papua Barat), mengatakan “Buat apa BPJS Kesehatan dipertahankan kalau keberadaannya justru mengorbankan banyak pihak,”

Bendahara Umum Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB), Eno Enothezia, menilai bahwa kinerja BPJS Kesehatan tak ubahnya seperti lembaga asuransi private yang berorientasi bisnis dan banyak merugikan negara, pasien, dokter, rumah sakit, dan perusahaan farmasi. Lebih baik program BPJS Kesehatan distop dulu untuk dikaji ulang.

Sementara itu Manajemen BPJS menyatakan bahwa BPJS kekurangan anggaran (Kontan, 26 September 2017) yang mengakibatkan BPJS Kesehatan bisa gagal bayar klaim rumah sakit akibat defisit Rp. 9 triliun (https://news.detik.com/.../d-3.../kegentingan-bpjs-kesehatan). Ini bukan persoalan kecil!

Padahal, jauh-jauh hari (2012) HTI sudah menolak BPJS pada saat kemunculannya. Bukan hanya menyimpang dari syariah karena mengandung unsur gharar, maysir dan riba sebagaimana yang dinyatakan MUI.

Tetapi, HTI juga telah mengingatkan, bahwa jaminan sosial adalah kewajiban (tanggung jawab) pemerintah dan merupakan hak rakyat. “Imam (kepala negara) adalah pengurus. Hanya dia yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya.” (HR Muslim).

Sementara itu akad BPJS adalah akad asuransi dimana rakyat sebagai peserta harus membayar premi sendiri. Bukan jaminan kesehatan bagi rakyat secara gratis.

Padahal akad-akad BPJS juga batil. Karena, obyek akad asuransinya bukan berupa barang atau jasa, melainkan janji. Denda yang ditetapkan atas “premi” yang gagal dibayarkan pada waktunya juga terbilang haram.

Dengan tinjauan syariah inilah HTI menolak BPJS. Tidak menunggu dampak negatif yang diakibatkannya. Tidak menunggu keadaan kacau balau, kerugian ataupun musibah yang terjadi terlebih dulu.

Tidak ada komentar