Breaking News

Prof. Dr.-Ing. Fahmi Amhar ,: SISTEM INFORMASI MAHRAM

SISTEM INFORMASI MAHRAM

Prof. Dr.-Ing. Fahmi Amhar
Peneliti Sistem Informasi - Badan Informasi Geospasial (BIG) // Anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE)

Akhir-akhir ini terdengar program dari Kemenag untuk membuat kartu nikah.  Kartu nikah itu tidak menggantikan buku nikah.  Buku nikah itu ibarat BPKB untuk kendaraan, yang disimpan di rumah.  Sedang kartu nikah itu ibarat STNK, namun dalam bentuk yang mirip SIM, sehingga praktis dimasukkan dompet untuk dibawa kemana-mana.  Konon tujuan dari kartu nikah ini adalah, bagi pasangan yang bepergian dan ingin menginap di hotel, apalagi di hotel syariah, mendapatkan kemudahan untuk menunjukkan bahwa mereka memang pasangan yang sah.

Hotel syariah memang akhir-akhir ini tumbuh semakin banyak.  Geliat membela tauhid dan peduli syariat di tengah ummat ternyata ditangkap pasar, sehingga bermunculan hotel-hotel dengan genre “syariah”, walaupun terbatas pada seputar: petugas perempuan berkerudung, tidak menyediakan makanan / minuman haram, dan pasangan yang menginap harus menunjukkan bahwa mereka memang pasangan suami-istri yang sah.

Hanya saja, dalam Islam, pasangan yang boleh sekamar sebenarnya tidak harus suami-istri, tetapi harus mahram.  Mahram adalah status lelaki-perempuan yang haram menikah karena alasan pertalian darah.  Surat An-Nisa ayat 23 berbunyi:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu);, dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, (Qs. 4:23).

Artinya, kalau ada lelaki-perempuan dan ternyata mereka itu ibu dan anak lelakinya, atau ayah dan anak perempuannya, atau kakak beradik, atau kakek/nenek dengan cucunya, atau paman dengan keponakannya, dan seterusnya, maka mereka seharusnya bisa satu kamar, walaupun tidak satu kasur.  Namun ternyata, mereka belum tercakup dalam bukti apapun.  Artinya kartu nikah tadi hanya bisa membuktikan kebolehan menginap sekamar untuk suami-istri, tetapi belum mahram.

Dalam kasus ayah/ibu dengan anaknya, atau kakak-adik mungkin orang bisa membawa kartu keluarga.  Namun bagaimana dengan kakek/nenek dan cucunya, atau paman dengan keponakannya?

Untuk itu, yang diperlukan seharusnya bukan cuma kartu nikah, tetapi sistem informasi mahram.  Sistem ini juga bisa digunakan untuk melihat hubungan nasab yang penting untuk melacak siapa yang wajib menanggung nafkah dalam kasus anak-anak terlantar, atau siapa yang berhak menerima waris dalam kasus orang yang wafat.

Bila sistem ini terintegrasi dengan e-KTP, maka untuk setiap orang selain disimpan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, foto, informasi biometrisnya (sidik jari dan iris mata), juga data NIK dan nama orang tuanya, seluruh saudaranya dan suami/istrinya.  Ketika setiap orang memiliki data seperti ini, maka otomatis akan diketahui ayah/ibu, kakek/nenek, paman/bibi, juga mertuanya.  Mereka semua adalah mahram.  Bahkan lebih jauh lagi, ibu susu dan saudara sepersusuan juga bisa dimasukkan.

Sistem ini akan sangat membantu ketika hukum-hukum pergaulan Islam akan ditegakkan.  Mahram tidak cuma diperlukan sebagai syarat perjalanan haji bagi perempuan, tetapi juga untuk banyak hal yang lain.  Perempuan yang akan menikah secara Islam juga otomatis diketahui, siapa yang berhak menjadi wali nikahnya, sebelum beralih ke hakim/negara.  Dan kalau ada perempuan yang ditinggal kabur suaminya, juga jelas, siapa yang seharusnya mengambil alih tanggungjawab nafkahnya.  Sementara itu, suaminya yang kabur juga akan lebih mudah ditemukan dan diingatkan akan tanggung jawabnya, atau kalau masih bandel, maka ditindak oleh negara untuk memenuhi nafkah keluarganya.  Dengan sistem informasi yang syarí-futuristik seperti ini insya Allah sistem pergaulan Islam (Nizamul Iztima’i) akan semakin mudah ditegakkan.

Saat ini, sistem administrasi negeri ini memang masih belum ideal.  Sebenarnya aturannya jelas, tetapi masih banyak celah yang multitafsir atau belum dibarengi sistem mekanis yang memaksa untuk mengikuti sistem, tetapi sekaligus juga adil.  Beberapa waktu yang lalu, seorang anak kelas IV SD dipaksa kembali ke kelas 1 karena rapornya hilang.  Padahal mestinya di sekolah ada buku induk yang bisa dipakai untuk membuatkan rapor duplikat.

Ada lagi seorang pembuat paspor dengan nama dua kata (misalnya Muhammad Ali), ketika petugas imigrasi tahu dia bikin paspor untuk pergi umrah, dipaksa menambah namanya jadi 3 kata (misalnya jadi Muhammad Ali Usman).  Ternyata belakangan penambahan nama ini jadi problem saat dia check-in di bandara, karena tiketnya dipesan dengan dua nama saja.

Mungkin karena di negeri ini sistem administrasi baru ada setelah era kemerdekaan.  Di zaman penjajahan, Belanda sudah memperkenalkan sistem administrasi, tetapi masih sporadis, hanya di kota-kota, dan cenderung diskriminatif.  Padahal berabad-abad sebelumnya, Daulah Islam sudah melakukannya secara cermat dan efisien.

Umar bin Khattab sudah memerintahkan pencatatan warga negara Khilafah secara lengkap, bahkan meliputi data kapan mereka masuk Islam, sudah berapa kali ikut berjihad dan sebagainya.  Walhasil, pungutan dan pembagian zakat di masa khilafah sesudahnya sudah berjalan tepat sasaran (efektif).

Masih ingat Mariam Ammash? Warga Israel ini terdata dalam dokumen kelahiran keluaran otoritas Khilafah Utsmaniyah tahun 1888, yang kemudian dijadikan dasar otoritas Israel untuk membuatkan kartu identitas bagi Mariam.  Nenek yang wafat tahun 2012 ini tercatat sebagai warga bumi tertua.  Bagi mayoritas orang, dokumen dengan bentuk fisik dan visual memang dianggap lebih otentik dan dapat berbicara lebih banyak dibandingkan dengan klaim atau pengakuan. Dokumen-dokumen resmi Khilafah Utsmaniyah masih banyak tersimpan dan dipamerkan di museum maupun perpustakaan di Turki, Suriah, Mesir, bahkan Israel.

Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa negara Khilafah waktu itu memang “mendahului zaman”.  Bahwa negara itu akhirnya runtuh, itu hanya menunjukkan bahwa sistem administrasi memang hanya sistem pendukung (supporting sistem) dalam sebuah negara, yang berada di bawah sistem politik, hukum dan ekonomi.  Namun dengan sistem administrasi yang baik, maka kebaikan yang ada dalam sebuah sistem politik akan lebih baik lagi, dan merupakan dakwah yang sempurna.

Tidak ada komentar