Breaking News

Hukum Orang Yang Berhukum Dengan Demokrasi Dan Sistem Kufur Lainnya



Hukum Orang Yang Berhukum Dengan Demokrasi Dan Sistem Kufur Lainnya

Oleh: KH. Rochmat S Labib

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasan pertama, bahwa sekularisme dan demokrasi adalah system kufur yang bertentangan dengan Islam. Sehingga menerapkan sekularisme dan demokrasi adalah bentuk real dari berhukum dengan selain hukum Allah. Karena sekularisme dan demokrasi adalah selain hukum Allah SWT.
Jika penerapan seorang penguasa (Presiden, Perdana menteri) terhadap demokrasi disertai istihlal (menghalalkan hukum kufur), al-juhuud (menentang hukum Allah), takdzib (mendustakan hukum Allah), tafdhil (mengutamakan hukum kufur), musaawah (menyamakan hukum kufur dengan hukum Allah), tabdil (merubah hukum Allah), maka ia adalah kafir.
Namun, jika penerapan sekularisme dan demokrasi itu tanpa disertai istihlal (menghalalkan hukum kufur), al-juhuud (menentang hukum Allah), takdzib (mendustakan hukum Allah), tafdhil (mengutamakan hukum kufur), musaawah (menyamakan hukum kufur dengan hukum Allah), tabdil (merubah hukum Allah), maka ia adalah seorang muslim yang bermaksiat dan wajib dinasehati. Jika pelanggaran itu dilakukan secara terang-terangan, ia termasuk orang fasiq.
Namun harus diketahui bahwa istihlal (menghalalkan hukum kufur), al-juhuud (menentang hukum Allah), takdzib (mendustakan hukum Allah), tafdhil (mengutamakan hukum kufur), musaawah (menyamakan hukum kufur dengan hukum Allah), dan tabdil (merubah hukum Allah) merupakan perbuatan yang bersifat I’tiqady. Artinya hanya ia dan Allah saja yang tahu apa yang terkandung di dalam hatinya. Maka kita tidak boleh suuzhan kepada seorang presiden/PM yang menerapkan hukum kufur dengan menudingnya sebagai seorang kafir. Selama tidak ada perkataan dan perbuatannya yang menunjukan bahwa dia melakukan istihlal (menghalalkan hukum kufur), al-juhuud (menentang hukum Allah), takdzib (mendustakan hukum Allah), tafdhil (mengutamakan hukum kufur), musaawah (menyamakan hukum kufur dengan hukum Allah), dan tabdil (merubah hukum Allah) maka statusnya tetap muslim yang zhalim dan bukan kafir. Apalagi jika ia menyatakan bahwa ia muslim dan mendukung syariah Islam, maka penguasa semacam ini adalah orang fasiq yang pendusta. Ia berkata mendukung syariah namun menerapkan demokrasi. Di dalam Al-Qur’an Allah SWT mewahyukan :” Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang dzalim (QS. Al-Maidah [5] : 45).
Ayat diatas ditujukan kepada manusia secara umum, termasuk juga kepada umat Islam. Seorang penguasa Islam yang tidak memerintah dengan apa-apa yang diturunkan allah SWT, yakni tidak menerapkan hukum-hukum Islam secara menyeluruh atau menerapakn sebagian dan meninggalkan sebagian lain., disebut oleh Allah SWT dalam ayat diatas sebagi orang yang berbuat kedzaliman apabila masih menyakini kelayakan Islam untuk diterapkan (Taqiyyuddin An-Nabhani, Nizhamul Hukmi fil Islam, hal. 228).
Ini berarti, ketika sebuah negeri seperti Indonesia diterapkan hukum-hukum kufur seperti sekularisme dan demokrasi, maka statusnya terjatuh dalam kategori Daarul Kufur. Status ini berbeda dengan status penduduknya. Status penduduknya sama dengan apa yang telah dijelaskan di atas. Mereka dihukumi kafir jika mendukung penerapan sekularisme dan demokrasi disertai istihlal (menghalalkan hukum kufur), al-juhuud (menentang hukum Allah), takdzib (mendustakan hukum Allah), tafdhil (mengutamakan hukum kufur), musaawah (menyamakan hukum kufur dengan hukum Allah), tabdil (merubah hukum Allah). Dan dihukumi zhalim atau fasiq jika tanpa istihlal (menghalalkan hukum kufur), al-juhuud (menentang hukum Allah), takdzib (mendustakan hukum Allah), tafdhil (mengutamakan hukum kufur), musaawah (menyamakan hukum kufur dengan hukum Allah), tabdil (merubah hukum Allah).
Pembahasan ini berhenti sampai di sini. Adapun apa yang harus dilakukan terhadap seorang penguasa yang berhukum dengan hukum kufur akan dibahas pada penjelasan berikutnya. Harus dibedakan antara perlakuan kita terhadap:

Daarul Islam, ketika penguasa muslim (Khalifah) menjadi kufur dengan memperlihatkan kufran bawahan berupa penerapan system kufur, maka wajib memisahkan dirinya dan boleh melawan dengan senjata (memeranginya).

Daarul kufur, ketika penguasa yang muslim (bukan Khalifah) menerapkan hukum kufur dalam darul kufur, maka wajib berlepas diri darinya dan wajib melakukan dakwah dalam rangka mendirikan Khilafah tanpa disertai perlawanan senjata

Wallahu'alam bi asshowab

Tidak ada komentar